Pansus BUMD DPRD Jatim Diduga Tutup Mata, Oknum Komisaris Independen Bank Jatim Kembali Masuk Timsel Meski Rekam Jejak Gagal

SURABAYA - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur melontarkan kritik keras terhadap Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur yang dinilai tidak menunjukkan keseriusan dalam menjaga integritas proses seleksi calon direksi Bank Jatim.

Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur menyayangkan sikap Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur yang dinilai tidak konsisten dalam menjaga prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance), khususnya dalam proses seleksi calon direksi Bank Jatim.

Baca juga: Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025 Tidak Serta Merta Anggota Polri yang Sudah Mendudikin Jabatan Sipil Dikembalikan ke Lembaga Polri

Pasalnya, oknum Komisaris Independen Bank Jatim yang sebelumnya terlibat dalam proses seleksi dan terbukti melahirkan “produk gagal”, justru kembali diberi ruang sebagai bagian dari Tim Seleksi (Timsel) calon direksi Bank Jatim.

Berdasarkan dokumen resmi BADKO HMI Jawa Timur, telah disampaikan rekomendasi dan permohonan peninjauan kembali terhadap penunjukan anggota Timsel yang sama, karena terbukti pada periode sebelumnya menghasilkan “produk gagal” yakni kandidat direksi yang tidak memenuhi standar kelayakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca juga: Supratman Andi Agtas: Reformasi Tata Kelola Royalti Musik Indonesia Demi Keadilan

Ketua Bidang BUMD BADKO HMI JATIM Satria Tauhid, Rabu (22/4/2026), menilai langkah ini bukan sekadar kelalaian, tetapi bentuk pembiaran yang mencerminkan lemahnya komitmen DPRD Jawa Timur dalam menegakkan prinsip good corporate governance.

“Ini bukan lagi soal kecolongan, tapi soal pembiaran yang sistematis. Bagaimana mungkin figur yang rekam jejaknya jelas dipertanyakan justru diakomodasi kembali dalam posisi strategis? Ini mencederai akal sehat publik, ” tegas satria.

Baca juga: Polda Kalteng Bersinergi dengan Akademisi Bahas Putusan MK No. 114 tentang Penugasan Polri

Lebih jauh, BADKO HMI JATIM menilai Pansus BUMD DPRD JATIM telah gagal menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Alih-alih melakukan evaluasi menyeluruh, Pansus justru terkesan memberikan legitimasi terhadap figur yang berpotensi mengulang kegagalan yang sama.

Situasi ini dinilai berbahaya karena membuka ruang konflik kepentingan, merusak kredibilitas proses seleksi, dan berpotensi menghasilkan direksi yang tidak kompeten.

Baca juga: Jaga Integritas, Rutan Magetan Ikuti Penandatanganan Komitmen Bersama Jajaran Pemasyarakatan se-Indonesia

“Jika pola seperti ini terus dibiarkan, maka jangan heran jika Bank Jatim terus diisi oleh figur-figur hasil kompromi, bukan hasil seleksi yang objektif dan profesional, ” lanjutnya.

BADKO HMI JATIM juga menyoroti bahwa sikap permisif DPRD Jawa Timur dapat memperburuk kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan tata kelola BUMD berjalan bersih dan akuntabel.

Baca juga: Kejari Tanjung Perak Segera Rampungkan Penyidikan Korupsi Pelindo

Atas dasar itu, BADKO HMI JATIM menyatakan sikap tegas:

1. Mendesak Pansus BUMD DPRD Jawa Timur untuk segera melakukan evaluasi terhadap oknum Komisaris Independen yang kembali masuk dalam Tim Seleksi.

 2. Menuntut transparansi penuh terhadap proses penunjukan Tim Seleksi calon direksi Bank Jatim.

 3. Meminta DPRD Jawa Timur berhenti melakukan pembiaran terhadap praktik yang berpotensi sarat konflik kepentingan.

BADKO HMI JATIM menegaskan akan terus mengawal dan tidak segan melakukan langkah-langkah lanjutan apabila DPRD Jawa Timur tetap abai terhadap persoalan ini.

Baca juga: Kejari Tanjung Perak Tahan Petinggi Pelindo dan PT APBS

“Ini menyangkut masa depan Bank Jatim sebagai aset daerah. Jika sejak awal prosesnya sudah cacat, maka hasilnya hampir pasti bermasalah, ” tutupnya. (*)